Menerima atau Menolak “Fatwa” Haram Golput

Oleh : AM. WASKITO

Pengantar

Sore kemarin, 26 Januari 2007, TVOne memberitakan keluarnya fatwa haram MUI tentang MEROKOK dan GOLPUT. Fatwa ini dirumuskan setelah MUI melakukan sidang ijtima’ (kolektif) di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tampil sebagai juru bicara MUI dengan TVOne adalah Prof.Dr. Ali Musthfa Ya’qub. Selain sebagai Ketua MUI, beliau dikenal sebagai salah satu ahli hadits di Indonesia. Profesor Ali menjelaskan, bahwa sidang MUI kali ini diikuti oleh 700 ahli-ahli Islam, ia dianggap representasi pandangan alim-ulama Indonesia saat ini.

Secara umum, kita sangat mensyukuri keberadaan MUI di Indonesia. Dengan segala plus-minusnya, MUI telah menunjukkan karya dan perjuangan besar dalam mengawal kehidupan religius Ummat Islam di Indonesia. Kita sangat mendukung MUI saat menetapkan fatwa sesat ajaran SEPILIS, fatwa sesat bagi Ahmadiyyah, fatwa caleg non Muslim, fatwa haram bunga bank, dan lain-lain. Semua itu kita syukuri, alhamdulillah. Adapun soal keluarnya fatwa HARAM GOLPUT, hal itu tidak mempengaruhi sikap hormat dan dukungan kita kepada MUI.

Andai disini saya sebut istilah “menggugat”, ia bukan untuk melecehkan posisi MUI. Namun sekedar “strategi komunikasi” saja, untuk menarik perhatian. Sekeras-kerasnya kata “menggugat” dalam tulisan ini, ia hanya sekedar wacana. Tidak memiliki kekuatan memaksa, apalagi menjadi fatwa tandingan. Ini hanyalah tulidsn yang bersifat diskusi ilmiah saja; boleh diterima, boleh juga ditolak.

Semata kepada Allah jua kita memohonkan pertolongan, penerangan, ilmu, dan petunjuk. Tolonglah kami ya Rabbi, innaka Anta Maula ni’mal Maula wa ni’man Nashir. Amin.

Akhirnya, selamat membaca!!!

Konteks Fatwa MUI

Dalam sidangnya di Padang Panjang, MUI mengeluarkan beberapa fatwa. Dua yang terpenting ialah tentang haramnya merokok dan haramnya golput. Fatwa haram merokok dikeluarkan dengan catatan tertentu, sementara fatwa haram golput tanpa catatan apapun, bersifat bulat, tanpa catatan.

Salah satu pertimbangan fatwa haram merokok ialah data yang disampaikan oleh Dr. Farid Ankasa Moeloek, mantan Menteri Kesehatan di jaman Habibie. Menurut beliau, ada sekitar 70.000 paper/tulisan yang mengupas tentang bahaya rokok/tembakau bagi kesehatan manusia. Dengan dasar itu, sebenarnya MUI bisa dengan mudah mengeluarkan fatwa haramnya merokok. Namun MUI tidak otomatis mengharamkan merokok secara mutlak, karena ia telah menjadi budaya yang kuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi perlu graduasi bagi pemberlakuan fatwa haram merokok ini. MUI mengambil pelajaran dari graduasi pengharaman khamr (minuman keras) di jaman Nabi shallallah ‘alaihi wa sallam. Khamr diharamkan secara bertahap, tidak sekaligus, sehingga mudah diterima oleh Ummat Islam waktu itu.

Adapun bagi perbuatan golput, yaitu tidak mengikuti Pemilu, MUI menetapkan haram secara mutlak, tanpa perincian apapun. Kecuali kalau ada udzur-udzur (halangan) tertentu, seperti sakit, kesibukan, tugas, dan lainnya. Seperti dikatakan oleh Profesor Ali, untuk menetapkan aturan-aturan teknis soal orang-orang yang memiliki halangan tertentu, KPU lebih berwenang menentukannya.

Alasan MUI menetapkan haramnya golput ialah: “Seburuk apapun pemimpin yang dihasilkan dari Pemilu, itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali.” Sikap golput jika dibiarkan akan menjadi bahaya besar, yaitu kepemimpinan menjadi kehilangan legitimasi. Paling parahnya, rakyat bisa kehilangan kepemimpinan itu sendiri. Lebih baik tetap memilih pemimpin yang buruk daripada tidak memilih sama sekali. Andai ada calon-calon pemimpin yang buruk-buruk, maka masyarakat harus memilih calon yang keburukannya lebih ringan. Bukan dengan sikap golput alias tidak memilih sama sekali.

Ketika ditanya, apakah fatwa ini bersifat permanen atau ada kemungkinan berubah? Profesor Ali Musthafa Ya’qub mengatakan, ia bersifat permanen. Kecuali nanti kalau ada kejadian-kejadian tertentu, fatwa bisa ditinjau kembali. Tetapi ia bersifat permanen, sesuai kondisi saat ini. Demikian pandangan MUI yang diwakili oleh Profesor Ali Musthafa Ya’qub dari Komisi Fatwa MUI.

MUI Tergesa-gesa

Dari sekian banyak fatwa MUI yang bermanfaat, alhamdulillah. Mungkin fatwa haram golput inilah yang paling kontroversial. MUI begitu cepat menetapkan fatwa ini tanpa melakukan perhitungan yang komprehensif. Profesor Ali Musthafa Ya’qub mengklaim bahwa sidang ijtima’ MUI kali ini diikuti oleh 700 ahli-ahli Islam dari seluruh Indonesia. Suatu yang terlalu terburu-buru menyebut sikap golput dalam Pemilu adalah haram. Ia benar-benar mengherankan.

Tampak disana, bahwa fatwa MUI kali ini lebih bermuatan politik, daripada bermuatan nilai-nilai Syar’i itu sendiri. Bagi siapapun yang melihatnya secara luas, dengan perspektif terbuka, pasti akan mendapati kesalahan-kesalahan serius di balik fatwa haram golput ini. Alasan-alasan yang dipakai MUI tidak mencerminkan suatu pengetahuan yang baik tentang realitas politik berikut konsekuensi-konsekuensinya. Sekali lagi, MUI terlalu gegabah dalam fatwa haram golput ini.

Disini kita akan memberikan koreksi atas fatwa MUI tentang haramnya golput. Adapun tentang haramnya merokok, alhamdulillah saya mendukung. Begitu juga tentang haramnya senam Yoga, saya mendukung MUI. “Ya, haramkan saja Yoga itu! Baik memakai mantra atau tidak, haramkan saja! Yoga ini produk ritual orang non Muslim, tidak boleh diterima. Tanpa Yoga pun kita bisa sehat. Apalagi kalau Yoga dilakukan dengan pakaian super ketat, di tempat umum lagi.”

Hukum Asal Demokrasi

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari praktik demokrasi itu sendiri. Banyak pakar-pakar Islam menjelaskan haramnya sistem demokrasi. Salah satu yang terkenal adalah pandangan Syaikh Abul A’la Al Maududi rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa demokrasi adalah haram, sebab dalam sistem ini kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Padahal dalam Islam, kedaulatan tertinggi ada di Tangan Allah. Seperti disebut dalam Al Qur’an, “Inil hukmu illa lillah” (yang berhak menetapkan hukum itu, hanyalah Allah). (Al An’aam: 57).

Al Maududi menyebut demokrasi sebagai sistem syirik, mensekutukan Allah dengan suara manusia. Tidak heran jika sebagian kalangan Islam tidak menerima konsep demokrasi. Majelis Mujahidin (MMI), Hizbut Tahrir, Jamaah Islamiyyah, Thaliban, dan lainnya, mereka anti dengan sistem demokrasi.

Ada beberapa pertimbangan yang menguatkan kesimpulan, bahwa demokrasi adalah sistem yang haram. Salah satunya, dalam sistem ini semua manusia disama-ratakan kedudukannya. Tidak ada pembedaan karena faktor keimanan, moralitas, prestasi amal, dan lainnya. Semua disama-ratakan. “Suara seorang ulama sama nilainya dengan suara seorang wanita pelacur,” begitu logika yang sering disampaikan. Nah, prinsip seperti ini adalah kekafiran yang nyata. Tidak diragukan lagi. Dalam Al Qur’an, “Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang dapat mengambil pelajaran, hanyalah para ulul albaab.” (Az Zumar: 9).

Dalam Surat Al Baiyinah, orang-orang kafir disebut syarrul bariyyah (seburuk-buruk makhluk), sementara orang beriman disebut khairul bariyyah (sebaik-baik makhluk). Apakah mungkin syarrul bariyyah sama dengan khairul bariyyah? Hanya orang berakal saja yang bisa mengambil pelajaran.

Menerima prinsip demokrasi secara mutlak, sama dengan menerima kekafiran dan merobohkan prinsip-prinsip Islam. Na’udzubillah min dzalik.

Andai kita menerima prinsip demokrasi, hal itu karena ingin menghindari madharat saja. Pertimbangannya, jangan sampai demokrasi dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam dan Ummatnya. Jadi alasannya bersifat darurat; sedangkan hukum asalnya tetap haram.

Fatwa MUI bisa dianggap benar, jika hukum asal sistem demokrasi adalah halal, atau minimal syubhat, sehingga MUI perlu memberi kejelasan yang memandu sikap beragama Ummat. Tetapi kenyataannya, hukum asal demokrasi adalah haram. Jadi sangat lucu, kalau MUI menetapkan fatwa golput haram.

Logikanya seperti perjudian. Misalnya judi ketangkasan di kasino-kasino. Disana ada yang berjudi secara jujur dan ada yang curang. Lalu muncul pertanyaan, “Bagaimana hukumnya berjudi secara curang? Bolehkah melakukan kecurangan dalam judi ketangkasan?” Dalam pertanyaan seperti ini, tanpa dijawab pun semua sudah tahu, bahwa berjudi itu haram, baik secara jujur maupun curang. Penjudi yang jujur tidak lebih baik daripada penjudi yang curang.

Adalah sangat rancu, MUI menetapkan fatwa Pemilu wajib, haram seorang Muslim tidak mengikuti Pemilu, sementara hukum asal demokrasi itu sendiri haram. Hal ini sama saja dengan mewajibkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tentu ia adalah kemungkaran besar.

Andai seorang Muslim tidak peduli dengan Pemilu, karena memahami bahwa sistem demokrasi haram, sikap seperti itu harus dihormati. Kalau sikap kritis karena berlandaskan Syariat Islam dianggap haram, lalu apakah sikap mengingkari pandangan Islam –dengan menghalalkan demokrasi- menjadi halal?

Hak Politik Muslim

Adalah suatu pandangan yang aneh dengan menetapkan bahwa mengikuti Pemilu adalah wajib dan tidak mengikutinya adalah haram. Ini sungguh aneh. Katakanlah, tidak semua orang sepakat bahwa hukum asal demokrasi haram. Tetapi setidaknya hukumnya mubah (boleh). Artinya, seseorang boleh mengikuti Pemilu sebagaimana dia juga boleh tidak mengikutinya.

Menetapkan hukum wajib pada Pemilu benar-benar merupakan kecelakaan fatwa. Darimana diperoleh dalil Kitabullah atau Sunnah qath’iyyah yang mewajibkan hal itu? Tidak ada dalil apapun yang mewajibkannya. Padahal sesuatu dihukumi wajib jika ada amar (perintah) yang jelas. Sebagaimana bunyi kaidah fiqih, “Al ashlu fil amri lil wujub” (asal dari perintah itu adalah kewajiban). Harus ada perintah qath’iy sebelum sesuatu dinyatakan wajib. Paling banter, status hukum ikut Pemilu adalah dianjurkan (mustahab) atau utama (afdhal). Sangat mencengangkan, MUI menetapkan Pemilu wajib, sementara tidak ikut Pemilu haram.

Bahkan hukum negara sendiri tidak menganggap perbuatan golput itu sebagai tindak kriminal yang mendapat sanksi hukuman. Menyerukan masyarakat melakukan golput mungkin ada sanksi hukumnya; tetapi sikap golput setiap individu tidak larangan sama sekali. Nah, ini sangat menakjubkan, MUI mewajibkan Pemilu dan mengharamkan golput. Sangat sangat mengherankan!

Seseorang mau memilih atau tidak; memilih A, B atau C; semua itu adalah hak setiap warga negara. Namanya hak, boleh diambil dan boleh juga dilewatkan. Kalau ikut Pemilu merupakan kewajiban warga negara, jelas ia harus dilakukan; jika melanggar, seseorang bisa mendapat sanksi tertentu. Jika negara mewajibkan semua rakyatnya memilih dalam Pemilu, tidak boleh bersikap golput, itu adalah corak negara otoriter yang memaksa rakyatnya. Seperti negara-negara Komunis!

Bahkan dalam Kekhalifahan Islam sekalipun, andai seorang Muslim tidak menunaikan hak politiknya. Hal itu diperbolehkan, dengan catatan dia harus menanggung resikonya sendiri. Contoh, seorang Muslim yang tidak mengakui kepemimpinan seorang Khalifah, tidak membaiatnya karena alasan-alasan tertentu. Sikap demikian adalah haknya, dengan tidak bisa dipaksakan. Hanya saja, soal baik-buruknya, itu tanggung-jawab dia sendiri. Sebab pada hakikatnya sikap politik itu adalah pilihan (optional), bukan paksaan.

Sesuatu yang bersifat pilihan tidak boleh dibawa ke hukum halal-haram. Ia harus tetap dipandang mubah, boleh diambil dan boleh juga ditinggalkan.

Meniadakan Suara ABSTAIN

Konsekuensi fatwa haram golput sangat besar. Dengan fatwa itu, ikut Pemilu menjadi wajib dan sikap golput menjadi haram. Persoalan hak politik akhirnya menjadi kewajiban. Seandainya dalam Pemilu terdapat kontestan partai Kristen, partai Marhaenis, partai Sosialis, partai Hindu, partai Komunis, dan seterusnya. Seorang Muslim tetap wajib ikut Pemilu, dan haram bersikap golput. Fatwa haram golput itu memiliki makna otoritarianisme ekstrem; setiap warga negara harus ikut Pemilu, kalau tidak dia dianggap melakukan perbuatan haram.

Sangat mengherankan, Pemilu adalah bagian dari demokrasi. Wajib atau haramnya urusan Pemilu ini, seharusnya dinilai dari sistem demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi dikenal sikap ABSTAIN, yaitu seseorang memilih blanko, tidak menentukan apakah ikut A, B, atau C. Sikap abstain sangat dikenal di berbagai kesempatan. Contoh terbaru, sebelum memutuskan sikap terhadap agressi Israel ke Ghaza, DK PBB baru-baru ini bersidang. Sebagian besar anggota setuju sikap tegas ke Israel, tetapi Amerika abstain. Dalam kejadian-kejadian di Parleman sangat sering muncul sikap abstain itu.

Sebenarnya, golput adalah bentuk lain dari abstain. Seseorang sengaja tidak memilih satu pun wakil/tokoh, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Caranya, dia bisa tidak hadir ke TPS saat Pemilu berlangsung; atau datang ke TPS tetapi tidak memilih siapa-siapa; atau dia memilih semua calon yang ada sehingga suaranya dinyatakan batal. Intinya, dia tidak memilih siapapun, baik warna merah, hijau, kuning, hitam, atau apa saja. Dia memilih warna “putih” sehingga disebut golput.

Disini tampak betapa sangat ironisnya fatwa MUI. Mereka menghukumi kasus demokrasi, tetapi melupakan mekanisme demokrasi. Dalam demokrasi, sikap abstain diperbolehkan, tidak ada paksaan untuk selalu memilih kontestan Pemilu. Jika abstain haram, memilih wajib, berarti telah hancur pemahaman itu. Semua ini bukan sikap beragama yang benar, tetapi ilusi yang mengada-ada.

Tanggung-jawab di Akhirat

Professor Ali Musthafa Ya’qub mengatakan, bahwa fatwa MUI tentang haramnya golput itu semata karena Allah. MUI bertanggung-jawab kepada Allah, bukan kepada manusia. Wilayah fatwa MUI bersifat moral, tidak bisa memaksa, apalagi sampai mengawasi. MUI bertanggung-jawab kepada Allah dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada Ummat sesuai Syariat Islam.

Pertanyaan untuk Professor Ali: “Apakah orang-orang yang salah dalam memilih wakil-wakilnya, apakah mereka kelak tidak ditanya di Akhirat? Apakah yang ditanya hanya soal ikut atau tidak ikut dalam Pemilu saja? Sementara yang salah pilih, atau mendukung orang-orang yang keliru, mereka tidak ditanya?”

Kalau seorang Muslim tidak ikut Pemilu dianggap salah, apakah yang selalu ikut Pemilu, siapapun yang dipilihnya, dia tidak pernah salah? Bukankah memilih atau tidak memilih, memilih A, B, atau C, semuanya ada tanggung-jawabnya di sisi Allah?

Disini tampak betapa tergesa-gesanya fatwa haram golput itu. Bagaimana mungkin seseorang tidak memilih dalam Pemilu disalahkan, sementara yang keliru dalam memilih tidak disalahkan? Bukankah setiap pilihan kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah? Dalam Al Qur’an, “Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu kelak akan ditanya (oleh Allah).” (Al Israa’: 36).

Analoginya seperti seseorang yang membeli barang. Berkali-kali dia salah karena tertipu oleh kemasan. Apa yang tampak bagus dalam kemasan ternyata tidak sebagus itu isinya. Disini terjadi perselisihan. Sebagian orang menyarankan agar dia tidak perlu membeli barang lagi, menanti sampai benar-benar ada barang yang bisa dipercaya. Sebagian lain menyarankan agar dia tetap membeli barang, bagaimanapun kenyataannya. “Membeli barang meskipun salah, itu lebih baik daripada tidak membeli sama sekali,” begitu logika mereka. Padahal barang yang dimaksud bukan barang dharuriyat (mendesak) yang sangat dibutuhkan.

Memilih atau tidak dalam Pemilu tidak akan menyebabkan agama seseorang hancur, hartanya terampas, atau kehormatannya ternoda. Ia hanyalah pilihan, optional; boleh diambil, boleh juga ditinggalkan.

Kalau tidak memilih dalam Pemilu dianggap salah, bagaimana dengan orang-orang yang selalu tertipu setelah mengikuti sekian banyak Pemilu? Apakah mereka bukan orang berakal yang tidak bisa belajar dari pengalaman? Bukankah Nabi mengatakan, orang beriman itu tidak akan digigit binatang liar dalam satu lubang sampai dua kali? Apakah MUI mau bertanggung-jawab atas kesalahan ratusan juta manusia dalam Pemilu-pemilu yang mereka ikuti?

Menutup Peluang Perbaikan Politik

MUI seolah menutup mata dengan kenyataan, bahwa sikap golput masyarakat bukanlah tindakan aksi. Sebagian besar merupakan REAKSI atas praktik politik yang penuh kecurangan. Karena masyarakat merasa bosan dengan kelakuan politisi yang hanya bisa menipu, maka mereka pun golput. Seandainya para politisi benar-benar bersikap jujur, adil, dan amanah, tentu peminat Pemilu akan banyak.

Di mata masyarakat, golput adalah bagian dari upaya koreksi terhadap praktik politik yang berkembang. Ia adalah pesan besar yang disampaikan kepada para politisi agar mereka memperbaiki sikapnya, memperbaiki komitmennya, serta memperbaiki perjuangan politiknya. Jika tanpa koreksi seperti ini, bagaimana cara kita meluruskan para politisi korup itu? Dengan cara apalagi mereka bisa diingatkan? Bukankah selama sudah bertumpuk-tumpuk kritik ditujukan kepada para politisi, tetapi tetap saja mereka sulit berubah? Nah, sikap golput masyarakat bisa menjadi alternatif untuk mengingatkan mereka. Jika nanti mereka sudah baik kembali, insya Allah eakyat pun akan mendukung.

Dari sisi ini, sikap golput tidak bersifat mutlak, tetapi bersyarat. Syaratnya ialah perbaikan sikap politik para politisi. Jika para politisi itu melakukan perbaikan sikap, maka rakyat akan memilih kembali.

Kalau sikap golput diharamkan, pertanyaannya: Bagaimana lagi cara kita mengingatkan para politisi agar bersikap lurus? Atau jangan-jangan kita tidak pernah menghendaki adanya perbaikan?

Hidup Tanpa Pemimpin

Alasan utama MUI mengharamkan golput adalah: Sikap golput yang meluas bisa menyebabkan hilangnya kepemimpinan, sedangkan memilih pemimpin yang buruk lebih baik daripada tidak memilih sama sekali.

Pandangan MUI ini relevan dengan suatu riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, Siyasah Syar’iyyah Fi Ishlahir Ra’i War Ra’iyyah. Dalam salah satu bagian buku itu, beliau menyebutkan sebuah prinsip besar: “60 tahun di bawah pemimpin yang zhalim lebih baik daripada semalam tanpa kepemimpinan.” Singkat kata, kepemimpinan itu penting, seburuk apapun sifat pemimpinnya, daripada tidak ada pemimpin sama sekali.

Namun pertanyaannya: “Apakah tidak mengikuti Pemilu itu mutlak bisa menyebabkan hilangnya kepemimpinan?” Para ulama di MUI, mohon Bapak-bapak jawab dengan jujur pertanyaan ini! Benarkah ikut dalam Pemilu merupakan syarat wajib bagi munculnya kepemimpinan?

Saya rasa hanya orang-orang yang kurang wawasan saja yang akan membenarkan pandangan seperti itu. Bayangkan, selama ribuan tahun Ummat Islam di jaman Khilafah Islamiyyah tidak menerapkan demokrasi. Terbukti disana, mereka tidak mengalami kevakuman kepemimpinan. Munculnya pemimpin berupa seorang Khalifah, Sultan, atau Raja, tidak membutuhkan demokrasi. Demokrasi baru akhir-akhir ini saja, khususnya sejak abad 20.

Taruhlah kita tidak berbicara sistem kerajaan, tetapi sistem republik di negara-negara non Muslim. Apakah semua negara nasionalis, republik, non Muslim, mereka menggelar demokrasi seluruhnya? Apakah kepemimpinan disana lenyap karena tidak menerapkan demokrasi? Lihatlah negara-negara Komunis, seperti China, Korea Utara, Kuba, dan lainnya, apakah mereka menerapkan demokrasi? Di negara-negara itu berlaku sistem otoriter Komunistik. Demokrasi tidak dihargai disana. Tetapi semua tahu, negara-negara itu masih memiliki pemimpin.

Di Libya, Maroko, Afghanistan, Irak, Aljazair, Syria, Tibet, dan lainnya, disana kehidupan demokrasi tidak berkembang baik. Tetapi tetap saja mereka tidak kehilangan kepemimpinan. Jadi, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan, bahwa tidak ikut pemilu akan menyebabkan hilangnya kepemimpinan. Ia hanyalah alasan yang mengada-ada, tidak ada faktanya. Apa yang dikatakan oleh Professor Ali Ya’qub hanyalah dramatisasi yang sebenarnya tidak perlu.

Satu pertanyaan lagi, adakah satu contoh saja di muka bumi ini, bahwa sikap golput akan menyebabkan negara menjadi hancur? Mohon kalangan MUI menjelaskan dengan contoh-contoh yang jelas, agar kita semua tahu.

Sungguh, sikap golput itu tidak berbahaya. Alasannya, di setiap negara yang menerapkan demokrasi, tidak akan terjadi sikap golput 100 %. Selalu saja ada yang mengikuti Pemilu, dengan prosentase sebesar apapun. Artinya, masyarakat tetap akan memberikan aspirasi politik melalui Pemilu. Tidak mungkin seluruhnya menolak ikut Pemilu. Jadi, jika Pemilu dianggap penentu kepemimpinan secara mutlak, tetap ada yang mengikuti Pemilu.

Bagaimana Menentukan Pilihan?

Profesor Ali Ya’qub menegaskan, Ummat Islam tetap harus memilih, seburuk apapun calon-calon yang ada. Kalau semua calon baik-baik, dipilih yang paling baik dari mereka; kalau ada calon yang baik dan buruk, dipilih yang baik; kalau calon yang ada buruk semua, dipilih yang lebih ringan keburukannya.

Pertanyaan besar untuk MUI: “Bagaimana kita bisa berharap bahwa masyarakat akan mampu memilah-milah calon pemimpin dengan benar? Bisakah mereka memilah yang terbaik di antara yang baik; yang baik di antara yang buruk; dan yang paling ringan keburukannya?”

Saya rasa, logika yang dijelaskan oleh Profesor Ali Ya’qub itu mengada-ada. Para elit politik nasional tahun 1999 lalu pernah salah dalam memilih Abdurrahman Wahid (termasuk yang salah itu adalah politisi-politisi Poros Tengah seperti Amien Rais dan kawan-kawan). Begitu pula, PKS pernah terbelah ketika harus memutuskan memilih Amien Rais atau Wiranto, padahal mereka dikenal sebagai kalangan yang terdidik dan intelek kampus. Lalu bagaimana dengan masyarakat luas? Apakah mereka bisa lebih pintar dalam memilih dari Amien Rais dan PKS?

Kalau dalam lingkup Parlemen, sangat mungkin para wakil rakyat melakukan kajian mendalam tentang kualitas masing-masing kandidat pemimpin. Tetapi di mata rakyat banyak, mereka awam. Mereka mudah dibodoh-bodohi oleh iklan politik yang penuh kebohongan. Hanya orang-orang yang memiliki bashirah tinggi, yang bisa mengenali kedustaan-kedustaan itu.

Saya merasa, fatwa haram golput MUI ini berdiri di atas pijakan yang lemah. Ia berbicara tentang politik, tetapi tidak memahami realitas politik dengan benar. Dari sisi teori dan praktik, fatwa haram golput itu keliru.

Melegalisasi Kemungkaran

Jika ikut Pemilu hukumnya wajib, tidak ikut Pemilu hukumnya haram, berarti Ummat Islam diseru untuk berbondong-bondong masuk TPS, lalu memilih apa saja yang ada disana. Nah, hal ini sangat berbahaya. Sebab bagi seorang Muslim, dia harus memilih pilihan-pilihan yang halal, baik, Islami, amanah, dan sebagainya. Mereka tidak boleh memilih kemungkaran, kefasikan, kekafiran, kemusyrikan, dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, “Innamat tha’atu fil ma’ruf” (ketaatan itu hanya dalam urusan yang ma’ruf saja).

Sedangkan realitas Pemilu sangat beragam. Disana ada partai Islam, partai Muslim, partai pro rakyat; tetapi ada juga partai Kristen, partai sekuler, partai anti Islam, partai “preman”, partai oportunis, partai ini, itu, dan sebagainya. Jika rakyat selalu harus memilih, dan tidak boleh tidak memilih, suara mereka pasti dan pasti akan mendukung salah satu dari para kontestan itu. Jika kontestan yang ada baik-baik, alhamdulillah. Jika kontestan yang ada umumnya buruk dan anti Islam, maka pilihan rakyat Muslim itu sama dengan melegitimasi kemungkaran.

Fatwa haram golput MUI bisa diterima, jika MUI melengkapinya dengan penjelasan tentang kriteria partai Islami yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Dan memang, kontestan yang sesuai dengan  sifat-sifat Islami yang disebut MUI itu memang ada. Artinya, MUI sudah memberi petunjuk sifat-sifat kontestan yang Islami, dan dalam kenyataan memang sifat Islami itu ada pada partai-partai tertentu. Jika dua syarat (panduan MUI dan eksistensi partai Islami) itu tidak ada, fatwa haram golput MUI bisa menjadi bahaya besar bagi Ummat Islam. Sebab disana, kaum Muslimin bisa jatuh memilih partai Komunis, partai Kristen, partai anti Islam, dan lainnya. Hal itu akan terjadi ketika rakyat diwajibkan memilih, tanpa diberitahu kriteria seperti apa yang harus dipilih.

Dan hal seperti ini akan menjadi sumber persoalan serius di tengah-tengan Ummat Islam. MUI dianggap sudah terlalu jauh masuk area politik praktis yang tidak lagi netral.

Realitas Pilkada

Untuk kesekian kalinya, kita mempertanyakan akurasi fatwa haram golput MUI. Benarkah mereka telah menyusun fatwa ini dengan benar? Jangan-jangan tergesa-gesa karena mengejar even Pemilu April 2009 nanti?

Konsekuensi fatwa haram golput MUI bisa menjangkau ke area yang luas, termasuk masuk ke area Pilkada-pilkada. Dengan demikian, tidak ikut Pilkada juga haram, berdosa hukumnya. Bahkan yang ikut Pilkada, tetapi sengaja memilih semua calon, sehingga suaranya batal, itu juga dianggap haram.

Padahal semua orang sudah tahu, bahwa di Indonesia ini terlalu banyak Pemilu. Sampai ada yang menyindir, “Pemilu di Indonesia dilakukan 3 kali sehari.” KH. Hasyim Muzadi dan Prof. Din Syamsuddin, dua pemimpin ormas Islam terbesar menyarankan agar kita kembali ke sistem lama, tidak perlu Pilkada. Pilkada berpotensi menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Lagi pula, Pilkada itu sangat memboroskan anggaran negara, cenderung menghasilkan pemimpin-pemimpin korup, serta memperluas jurang sengketa politik antar warga negara. Dan satu lagi yang sangat mendasar: Pilkada menyebabkan rakyat Indonesia menjadi manusia-manusia politik yang lupa bekerja dan membangun. Pikiran mereka terkonsentrasi dengan agenda-agenda politik yang tidak ada habisnya. Minimal setiap rakyat Indonesia dewasa, setiap 5 tahun ikut 4 kali Pemilu. Ia adalah Pemilu DPR/DPRD dan DPD; Pemilu Presiden; Pemilu Gubernur; Pemilu Walikota/Bupati. Itu minimal, jika tidak ada Pemilu putaran berikutnya.

Jadi sangat mengherankan ini konsep Siyasah Syar’iyyah MUI. Kalau kita menerbitkan fatwa politik, seharusnya dengan pertimbangan politik juga. Kalau fatwa haram itu diterapkan, otomatis kaum Muslimin harus peduli terus-menerus dengan isu-isu politik? Lalu kapan mereka akan peduli dengan hal-hal lain? Apakah politik merupakan masalah terbesar kehidupan kita? Apakah politik itu telah menjadi agama? Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Penutup

Secara umum, saya menolak fatwa haram golput MUI itu. Tetapi penolakan ini sifatnya sebagai pendapat ilmiah, bukan sebagai sikap sosial. Menurut saya, sebagaimana telah disebutkan di atas, fatwa MUI itu tidak berpijak di atas landasan pemikiran yang benar. Ia lebih mencerminkan sikap para alim ulama yang kurang mengerti wawasan politik dan realitas yang ada di masyarakat.

Alangkah baik kalau MUI menarik kembali fatwanya, dan melakukan koreksi ulang. Sebab fatwa haram golput itu tidak menggambarkan hasil pandangan Islami terhadap persoalan yang difatwakan di dalamnya. Ia lebih tampak sebagai desakan sesaat, menjelang Pemilu 2009. Nuansa politiknya lebih kuat daripada nuansa Syar’i-nya. MUI harus tetap independen dan religius, tidak menjadi sponsor politik kepentingan tertentu.

Apa yang dipaparkan ini hanyalah pendapat pribadi, sifatnya wacana. Ia tidak sebanding dengan fatwa MUI yang didukung oleh 700 ahli-ahli agama. Namun pandangan ini menjadi panduan saya secara pribadi. Saya tidak memandang, bahwa golput itu haram. Ia bersifat mubah, sebab hakikatnya ia bersifat pilihan; boleh diambil, boleh juga ditinggalkan. Adapun mengharamkan golput akan berakibat mewajibkan Pemilu, dan hal itu sangat berlebihan.

Wallahu a’lam bisshawaab.

Bandung, 27 Januari 2009

9 responses to “Menerima atau Menolak “Fatwa” Haram Golput

  1. kalau menurut saya, suara satu orang pun sangat menentukan, jangan sampai karena kalah satu suara saja kita mendapatkan pemimpin yang tidak amanah.
    pendapat ku yang belum cukup ilmu.

    Salam kenal

  2. fatwa MUI itu tidak berpijak di atas landasan pemikiran yang benar. Ia lebih mencerminkan sikap para alim ulama yang kurang mengerti wawasan politik dan realitas yang ada di masyarakat.

    lantas landasan pemikiran yang benar tu gimana?
    emang anda sudah mengerti wawasan politik? kok anda bisa tau kalo para ulam itu tidak mengerti tentang wawasan politik? apakah anda sudah merasa mengerti wawasan politik?
    dan realitas yang ada di masyarakat itu yang bagaimana?

  3. bagi umat Islam yang golput SECARA TAK SADAR DAN TAK LANGSUNG KALIAN TELAH MEMILIH CALON PEMIMPIN YANG KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN NEGARA INI.

    kenapa begitu :

    sekarang begini jika ada dua calon pemimpin saja di negara ini yang ikut pemilu, salah satunya calon pemimpin Muslim dan satu lagi dari calon pemimpin non-muslim.
    jumlah total pemilih di negara ini misalkan 100 juta pemilih dengan rincian : 70 juta pemilih dari kalangan muslim dan 30 juta lagi dari kalangan non-muslim
    KALAU UMAT MUSLIM TIDAK ADA YG GOLPUT maka calon pemimpin dari kalangan muslim akan menang. karena jumlah kita (pemilih muslim) lebih banyak(70 juta) dari kalangan pemilih non- muslim(30 juta).

    tapi kalau UMAT ISLAM GOLPUT SAMPAI 60 % misalkan (60 % dari 70 juta mendekati 42 juta), MAKA pemilih untuk calon pemimpin muslim hanya 28 juta SEMENTARA YANG KAFIR 30 JUTA!!!!.
    Yang artinya SECARA TAK SADAR DAN TAK LANGSUNG KALIAN TELAH MEMILIH CALON PEMIMPIN KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN KALIAN.

    Jika alasan kalian karena menentang sistem demokrasi dan penegakan khilafah. Sekarang begini apa menurut kalian dengan GOLPUT bisa menegakkan khilafah dan menghancurkan demokrasi.
    JIHAD itu tak selalu di medan perang saudara ku. Ada banyak medan untuk berjihad contohnya dalam politik kita berusaha mendapatkan suara agar kita tidak di dominasi oleh suara dari pihak lain.

    Sekarang kita dihadapkan atas 3 pilihan :
    1. negara kita menegakkan sistem khilafah
    2. Negara kita menegakkan sistem demokrasi TAPI pemimpinnya dari kalangan muslim
    3. Negara kita menegakkan sistem demokrasi DENGAN pemimpin dari kalangan non- muslim

    Dari 3 pilihan tersebut pilihan 1 sulit untuk dilaksanakan berarti hanya pilihan 2 dengan 3. kedua pilihan tersebut(2 dan 3) memang dua pilihan yang salah. Tapi kalau kita di hadapkan pada 2 perbuatan DOSA sebagai pilihannya, PILIHLAH YANG DOSANYA PALING KECIL.

    Jadi saya katakan sekali lagi kepada anda AGAR TIDAK GOLPUT. Jihad itu membutuhkan KESABARAN BUKAN SIKAP TERGESA-GESA. Jadi kita bukan hanya berjuang dalam PERANG tapi juga dalam MEREBUT PEMIMPIN. ANGGAP SAJA PILIHAN KE 2 SEBAGAI LANGKAH AWAL MENUJU PILIHAN 1.

  4. Ya.. monggo bagi yang mau tetep nyoblos dan memilih pemimpin yang katanya muslim ????

    Tapi apa ya bener kalo mereka terpilih langsung mau memperjuangkan khilafah tegak dengan syariat islam sepenuhnya ??

    pa ga malahan mereka ngomong ” ah uda terlanjur basah.. skalian aja lah ngikut ma demokrasi ”

    iy g sich ?

  5. mbak rull jangan suudzon dulu…
    kita pilih dulu…
    insya allah gakan seperti itu..
    dari pada golput, suara orang isam bisa kalah.,..

    terus yang golput mau ngapain?
    mau melakukan apa agar sariat islam tegak di indonesia?
    mau diam aja? atau cuma mau ngomong doang kaya gini, gada jalankeluar sama sekali……..:-P

  6. Tentu saja gak diem aja Mas Aroel.
    Tidak berjuang lewat demokrasi bukan berarti diem aja.
    Kita lakukan yang kita mampu.
    Cuma jalan yang ditempuh berbeda.
    Memang banyak pendapat ttg jalan untuk menegak Islam.
    Dan kami memilih untuk berjuang di luar sistem yaitu dengan cara yang sesuai sunnah:
    1. dakwah
    2. amar ma’ruf nahi munkar
    3. jihad fie sabillah

  7. iya mas…….
    tapi kurang efisien…
    dalam demokrasi juga itu yang 3 bisa kita tempuh….

  8. saya sangat setuju dengan pertanyaan kh muzadi&prof din syamsuddin agar kita kembali pada sistim lama,banyak nya pemilihan mengakibatkan pemborosan anggaran

  9. Download Software AL-QUR’AN Pro Ver. 3.0
    Al-Qur’an lengkap 30 juz ( 114 Surat + teks & terjemahan (Arab/English/Indonesia))
    Tafsir Quran Lengkap, Penunjuk waktu sholat, 21 bahasa terjemahan Al-Quran, Al-Qur’an Audio with Voice of Shaikh Sudaish (Imam Mecca).
    Download Gratis Sekarang . Link Download http://www.ziddu.com/download/3082887/Al-QuranProVer.3.0.exe.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s