Caleg-Caleg Yang Mulai Stress (Bag. 2)

KUPANG – Banyak calon anggota DPR dan DPRD di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mulai stres setelah mengetahui tidak terpilih dalam pemilu legislatif.

Padahal, puluhan bahkan ratusan juta rupiah sudah dikeluarkan untuk kegiatan sosialisasi maupun pengadaan atribut pada masa kampanye.

Seorang caleg yang mengaku telah menggadaikan rumah pribadinya mengancam akan mendatangi tim suksesnya untuk meminta kembali sejumlah uang yang telah diberikan.

“Saya sudah habis-habisan. Bahkan tanah dan rumah saya gadaikan. Tapi perolehan suara saya tidak cukup satu kursi,” kata seorang caleg yang minta namanya tidak ditulis di Kupang, Minggu (12/4/2009).

Caleg DPRD Kota Kupang lainnya yang menetap di Kelurahan Oebobo, justru memilih untuk menutup sumur pribadi di pekarangan rumahnya dan melanggar warga sekitar untuk tidak mengambil air.

“Saya berbaik hati dengan mereka (tetangga), tapi mereka tidak memilih saya. Lebih baik saya menutup sumur agar mereka bisa merasakan sulitnya mencari air bersih di Kota Kupang,” katanya.

Ada juga caleg yang mulai menyendiri dan berjalan keliling kota
Kupang, menggunakan celana pendek, sambil berbicara sendiri. Perilaku aneh para caleg, mendapat perhatian dari Ketua KPUD Kota Kupang, Danie Bangu Ratu.

“Semua data yang beredar di tangan caleg bersifat sementara dan bukan dikeluarkan oleh KPUD selaku penyelenggara pemilu. Sebaiknya, para caleg lebih tenang dan menunggu hasil pleno KPUD,” kata Daniel.

Menurutnya, kemungkinan bilangan pembagi untuk mendapatkan kursi dewan akan turun, karena banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Manajemen RSUD Kupang, telah menyiapkan sejumlah ruangan untuk menampung caleg yang kemungkinan mengalami gangguan jiwa akibat tidak terpilih dalam pemilu lalu. Sedikitnya tujuh ruangan khusus telah disiapkan sejak akhir Maret lalu. (www.okezone.com)

INILAH DEMOKRASI (Apakah Anda Mau Meninggalkannya?)

Kepada mereka yang masih beranggapan bahwa perbedaan pendapat tentang demokrasi adalah perbedaan pendapat dalam ranah wasa’il dan furu’iyyah (cabang agama), tidak menyentuh ranah ushul (pokok agama) dan i’tiqad (keyakinan)….

Kepada para da’i tambal sulam, koleksi dan penggabungan (manhaj dan ideologi)….

Kepada mereka yang masih tidak mengetahui hakekat demokrasi….

Kepada mereka yang mencampuradukkan –secara dusta– demokrasi dengan syura dan Islam….

Kepada mereka yang memandang bahwa demokrasi adalah solusi terbaik untuk menjawab problematika Islam dan kaum muslimin…

Kepada mereka yang mempropagandakan dan menyerukan demokrasi, kemudian setelah itu mengaku dirinya seorang muslim…

Kepada mereka semua kami katakan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka tidak boleh ada kepemimpinan yang lebih tinggi dari kedudukan rakyat, dan tidak ada kehendak yang boleh mengatasinya lagi, meskipun itu kehendak Allah. Bahkan dalam pandangan demokrasi dan kaum demokrat, kehendak Allah dianggap sepi dan tidak ada nilainya sama sekali.

Demokrasi adalah suatu sistem yang menjadikan sumber perundang-undangan, penghalalan dan pengharaman sesuatu adalah rakyat, bukan Allah. Hal itu dilakukan dengan cara mengadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih wakil-wakil mereka di parleman (lembaga legislatif).

Selamat ‘Bertempur” Wahai Calon “Pendekar-Pendekar” Parlemen

Beberapa kesalahan dan ketergelinciran tidak langsung setelah menjadi anggota parlemen dan melaksanakan tugas sebagai anggota lembaga penetap undang-undang

Ada beberapa kesalahan tidak langsung dari kegiatan parlemen demokrasi, yang paling penting adalah ;

Pertama. Mengkaburkan pemahaman dan makna syahadat tauhid laa ilaaha illa Allahu “ di benak dan kehidupan kaum muslimin.

Laa ilaaha illa Allah maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi di alam raya ini selain Allah ta’ala, juga berarti kufur kepada thaghut dan penghacnuran terhadap segenap berhala dan paganisme —apapun bentuk dan jenisnya—yang diibadahi selain Allah Ta’ala. Keimanan seseorang tidak akan sah dan amalannya tidak akan diterima kecuali setelah ia merealisasikan syarat kufur kepada thaghut dan melaksanakan syahadat tauhid dengan pemahaman di atas, baik secara keyakinan, ucapan maupun perbuatan.

Namun, demokrasi justru menanamkan hal yang sebaliknya dalam benak dan realita kehidupan masyarakat. Demokrasi menetapkan uluhiyah (hak untuk diibadahi) untuk makhluk, peribadahan makhluk kepada makhluk, menetapkan banyak tuhan yang diibadahi selain Allah Ta’ala, dan juga menetapkan keabsahan dan kebebasan adanya banyak tuhan yang diibadahi selain Allah Ta’ala.

Bagaimana seseorang yang hidup di dalam realita kehidupan yang saling bertabrakan seperti ini, harus mengumpulkan antara kewajiban bertauhid dengan demokrasi yang memaksa dirinya untuk —minimal — mengakui keabsahan dan kebebasan adanya banyak tuhan-tuhan palsu yang diibadahi selain Allah Ta’ala ?[1]

Ini jelas pengkaburan terhadap hakekat agama ini, terlebih lagi ketika ide perjuangan lewat demokrasi tersebut dilontarkan oleh para syaikh dan da’i. Pada saat itu, anda tidak perlu bertanya lagi seberapa parahnya kerusakan yang akan menimpa agama dan akidah umat Islam !!!

Di antara bentuk pengkaburan keji yang disengaja ini adalah apa yang dilakukan oleh banyak pemerintahan keji dan hina yang melakukan usaha-usaha pengkaburan akidah rakyat secara sistematis, dengan menanamkan dan mewajibkan demokrasi kepada rakyat, bukan karena pemerintah komitmen dan mencintai demokrasi, melainkan demi menarik dukungan dan bantuan finansial dari negara-negara salibis Barat yang mensyaratkan kehidupan berdemokrasi bagi negara yang membutuhan bantuan !!!!

Para thaghut yang dzalim ini mengingatkan kita dengan para orang tua yang dzalim, yang menampakkan anaknya dalam keadaan compang camping demi mendapatkan sedekah dari masyarakat.

Walau bagaimanapun, mengkaburkan akidah dan pengetahuan umat Islam demi meraih bantuan finansial dari negara-negara salibis Barat, tentu jauh lebih keji dan berdosa dari menampakkan anak-anak dalam kondisi compang camping dengan tujuan mendapatkan belas kasihan dan sedekah dari masyarakat.

Fatwa Haram Golput Untuk Siapa? (Sikap Bijaksana Terhadap Fatwa MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sidang yang dilakukan di Padang Panjang telah memutuskan bahwa kaum muslimin yang tidak memilih pada Pemilu akan datang, padahal ada calon-calon legislatif (capres dan cawapres) yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Islam maka hukumnya adalah haram.

Fatwa ini menjadi “HOT NEWS” dalam bulan ini, apalagi media massa dan cetak membuat judul berita mereka dengan “FATWA HARAM GOLPUT”, apa tujuannya? Sudah pasti, uang dan omzet miliyaran bahkan mungkin trilyunan rupiah. Ironisnya, tidak sedikit kaum muslimin yang ‘simpatisan atau anggota’ sebuah partai politik tertentu menjadikan ‘FATWA’ ini sebagai ‘DALIL QATH’I’ untuk menekan dan menyerang kaum muslimin yang selama ini tidak menggunakan hak pilihnya. Bahkan menuduh mereka dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah. Dan menjadikan ‘FATWA’ ini senjata pamungkas akan kebolehan demokrasi dan masuk ke dalam majelis-majelis parlemen.

PKS ‘Khianati’ Umat Islam (benarkah?)

Sungguh aneh negeri ini…ketika kaum muslimin berupaya dengan keras, dan berjuang sekuat tenaganya untuk membubarkan ahmadiyah, yang telah menodai agama Islam, menghina Nabinya Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, dan menganggap kafir kaum muslimin yang tidak beriman dan mengakui mirza ghulam ahmad sebagai nabi, sebuah partai yang menisbahkan dirinya sebagai partai Islam dan visi serta misinya adalah Islam justru memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh yang jelas-jelas menjadi pendukung dan pelindung AKKBB dan Ahmadiyah. Siapakah partai tersebut?

Inilah diantara tokoh Liberal (JIL = Jaringan Iblis Laknatullah), AKKBB dan Pendukung Ahmadiyah yang dinobatkan oleh PKS sebagai pemimpin masa depan yang ideal dan mendapatkan penghargaan (award).

1. Eep Saefulloh (pengamat politik)

2. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina)

3. Budiman Sujatmiko (Partai Rakyat Demokratik)

4. Usman Hamid (Ketua Kontras)

5. Fajroel Rachman

Kelima tokoh ini adalah pendukung AKKBB yang mati-matian membela Ahmadiyah. Tapi justru PKS memberikan penghargaan kepada mereka.

Apakah demi Dunia? Mereka berani melakukannya?

Apakah demi Uang? Mereka tidak takut dengan hukum Allah?

Apakah demi SUARA? Mereka menghalalkan segala cara?

Wallahu A’lamu bis Shawab

Yang jelas, inilah pernyataan Ketua Bidang Kaderisasi Forum Umat Islam (FUI) H.M Mursalin, “Pemberian award kepada mereka itu telah mengkhianati perjuangan umat Islam dalam upaya penegakan syari’ah dan tuntutan pembubaran Ahmadiyah.”

Ahmad Sumargono mantan Anggota DPR dari Partai Bulan Bintang mengatakan, “Tampaknya PKS sedang keblinger.”

Ya, tampaknya PKS ingin melepaskan identitas Islamnya untuk meraih dukungan pemilih awam yang belum jelas justrungannya. Wallahu A’lam.

(Disari dari : Suara Islam, Edisi 56, 5-19 Des 2008)